SBY Disiapi Helikopter Pilih Jalan Darat dan Air

TENGGARONG, TRIBUN - Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) di Desa Embalut, Kutai Kartanegara, milik PT Cahaya Fajar Kaltim terasa istimewa bagi Presiden RI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), peresmiannya dilakukan secara khusus tidak dicampur bersama peresmian proyek-proyek yang dilaksanakan di Senipah, kompleks PT Total E&P Indonesie, Jumat (4/7) lalu.

Sabtu (5/7) kemarin, Presiden meresmikan secara eksklusif pembangkit berkekuatan 2 X 25 mW milik PT Cahaya Fajar Kaltim (CFK), perusahaan patungan antara Perusda Daerah Listrik Pemprov Kaltim bekerja sama PT Jawa Pos Group.

Untuk menuju ke lokasi proyek, SBY menolak menggunakan helikopter dari Samarinda menuju lokasi PLTU Tanjung Batu di Kutai Kartanegara (Kukar) berjarak sekitar 30 km. Presiden bersama Ibu Negara, Ani Yudhoyono didampingi para menteri serta Penjabat Gubernur Kaltim Tarmizi Abdul Karim, justru memilih jalan darat dan harus menyeberang Sungai Mahakam menggunakan kapal pesiar milik Pemerintah Kabupaten Kukar menuju Embalut sekitar 15 menit.

Tiba di lokasi sekitar pukul 10.00 wita, rombongan presiden disambut Direktur Utama PT CFK, Dahlan Iskan. Dalam sambutannya, Dahlan bertanya-tanya mengapa SBY memilih jalan darat dan air. Padahal, perusahannya sudah menyiapkan helikopter dari Samarinda ke lokasi proyek itu. Dahlan juga menceritakan proses perizinan pendirian PLTU berkapasitas 2x25 MW ini memakan waktu hingga 3 tahun. Ia juga menjelaskan, proyek senilai Rp 700 miliar ini akan diuji coba usai PON XVII Kaltim berlangsung.

Mendapat pertanyaan itu, SBY menjelaskan bahwa dirinya perjalanan darat dan air, karena ingin mengetahui pelaksanaan pembangunan di Kukar dan Kaltim, kabupaten dan provinsi yang dikenal kaya akan sumber daya alam (SDA), "Minggu lalu, sewaktu ada acara di Jambi. Saya juga melakukan perjalanan darat lebih kurang 2,5 jam. Pulang pergi sekitar 5 jam. Saya ingin melihat langsung pembangunan di provinsi, kabupaten, kecamatan dan desa yang saya lewati. Apakah pembangunan di seluruh negeri ini, pembangunan, kesehatan, infrastruktur dan lain-lain telah dikelola dan benar?" ujarnya.

SBY juga mengakui, bahwa 'penyakit' dalam mengurus proses perizinan masih terjadi. "Ya inilah penyakit, izinnya diurus tahun 2003, tapi keluarnya 2006. Kalau bisa dipersulit mengapa dipermudah? Di pusat juga ada, di daerah juga masih banyak. Kalau negara kita ingin mengalir secara baik, kita harus permudah semua urusan," kata SBY. Ia juga meminta, agar pers mengawasi persoalan seperti tersebut. .

SBY juga mengungkapkan kegundahannya berkaitan dengan terus naiknya harga minyak dunia. Ia menjelaskan, jika harga minyak dunia mencapai 140 dollar AS per barel, maka negara mensubsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) sekitar Rp 204,9 triliun atau seperlima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Kemudian, jika terus merangkak dan menembus 150 dollar AS/barel, maka subsidi mencapai Rp 229,5 triliun. Harga 160 dollar AS per barel subsidi BBM menjadi Rp 254 triliun.

Kenaikan minyak dunia juga mempengaruhi subsidi listrik. Jika harga minyak dunia 140 dollar AS/barel, maka subsidi listrik sekitar Rp 80 triliun. Lalu, jika 150 dollar AS per barel maka Rp 90 triliun. Apabila ditambahkan, subsidi negara untuk BBM dan listrik pada harga minyak dunia 150 dollar AS/ barel Rp 344 triliun atau hampir sepertiga APBN dan hampir sama pengeluaran lembaga-lembaga pemerintahan kita.

"Tentu tidak mungkin pemerintah terus menaikkan harga BBM. Tidak mungkin kita ikut-ikutan negara lain, harga minyak naik terus BBM naik. Tidak mungkin! Kami punya hati, kami punya empati. Kami punya batas-batas mengenai keputusan dan kebijakan tentang BBM ini," ujarnya.

Mengenai kelistrikkan, ia menyambut baik peranan Dahlan Iskan yang telah membangun Independent Prodution Power (IPP) pertama di Indonesia. Ia menyerukan, agar swasta juga turut membantu pemerintah dalam mengentaskan masalah kelistrikkan dengan melakukan hal-hal serupa. "Sejak zaman Soekarno, kapasitas listrik kita sekitar 25.000 mW. Jumlah ini tidak mengalami perubahan hingga dua tahun lalu. Dan tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan listrik kita yang terus meningkat. Butuh peran serta swasta dalam menyelesaikan masalah ini," ujarnya.

Ia lalu mencontohkan upaya CFK yang ingin mengatasi krisis listrik di Kaltim, "Kekurangan pasokan listrik di Kaltim sekitar 400 mW. Kalau 25 mW, 25 mW terus dibangun, maka kekurangan listrik akan teratasi. Indonesia akan bangkit. Pembangkit-pembangkit itu juga harus dari energi angin, air, panas bumi, gelombang dan lainnya, agar tidak menjadi beban bagi APBN," ujarnya.

SBY kembali ke Samarinda sekitar pukul 11.30 lewat darat dan air. Tampak dalam rombongan, Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Purnomo Yusgiantoro, Menteri Perhubungan (Menhub) Jusman Syafii Djamal, Sekretaris Kabinet Sudi Silalahi, Menteri Pekerjaan Umum (PU) Djoko Kirmanto, Juru Bicara Kepresidenan Andi Malarangeng, Penjabat Gubernur Kaltim Tarmizi Abdul Karim dan pejabat lainnya. (reo)


Posting Komentar